Rekanan PTPN III Kerjakan Proyek Investasi KEK Sei Mangkei, Begini Penjelasan Tentang Izin

SIMALUNGUN - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei tahun ini, melakukan pembangunan infrastruktur berupa pagar kepabeanan agar fasilitas fiskal yang ditawarkan dapat terlaksana.

Melalui e-Procurement, proses lelang pengadaan barang dan jasa, PT Zhafira Tetap Jaya sebagai rekanan PTPN III merupakan kontraktor pelaksana proyek investasi milk Holding Perkebunan, dalam rangka mendukung kehadiran investor.

Baca juga: Menteri LHK Dukung Inovasi Pangdam III Siliwangi Atasi Sampah

Hal ini dikatakan, Pilot Project PT Zhafira Tetap Jaya Anton terkait klarifikasi berita saat ditemui di Kantor PISMK Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Rabu (01/02/2023) sekira pukul 17.00 WIB.

"Dalam kontrak, pengadaan material konstruksi beton dan fasilitas batching plant tersebut sebatas dikontrak saja untuk jangka waktu tertentu, " kata Anton.

Baca juga: Galian Parit Isolasi di Kebun GUB Resahkan Warga, LSM PAB Simalungun Surati Direktur PTPN IV

Selanjutnya, Ia mengatakan, agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tanpa kendala, maka pihaknya telah memiliki berbagai perizinan dan bila ada hal lain yang belum terpenuhi, itu dikarenakan saat ini masih berproses.

Baca juga: Galian Parit Isolasi PTPN IV Makan Korban, Izin SPPL Dipertanyakan

"Jadi pihak manajemen telah memiliki sejumlah berkas perizinan operasional, termasuk perizinan Batching Plant, " sebut Pilot Project PT Zhafira.

Baca juga: KLHK Gagalkan Penyelundupan Kayu Meranti ke Sulawesi Selatan

Sementara, Manajer Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri Sei Mangkei David Christian L. Tobing menambahkan, pihaknya dalam rangkaian pelaksanaan di lapangan senantiasa melakukan pengawasan.

"Pengawasan mutu dan kualitas material yang digunakan untuk pembuatan pagar kepabeanan sepanjang 12, 98 kilometer di KEK Sei Mangkei, " tutup Manajer David C Lumban Tobing.

Baca juga: Perusak Kawasan Mangrove di Tolitoli Terancam Pidana Penjara 10 tahun dan Denda Rp10 Miliar